Satuan Polresta Banjarmasin, Kamis (01/08/2017) di bawah kepemimpinan Komisaris Besar Polisi Anjar Wicaksana S., S.I.K., M.A.P. telah mengamankan aksi damai dalam rangka menanyakan
perkembangan proses kasus – kasus dugaan Korupsi di Kalimantan Selatan.
 
Aksi
damai di lakukan oleh Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi (LPPPK) Prov. Kalsel dengan koordinator lapangan
bapak Iwansyah dan sebelum memulai aksinya para massa berkumpul di halaman
eks Kantor PU Prov. Kalsel jalan D.I. Panjaitan Banjarmasin sambil membawa
bendera aksi dan soundsystem dengan agenda sasaran Kantor Polda Kalsel jalan S. Parmasn kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kantor Kejati Kalsel jalan
Lambung Mangkurat Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
 

Sekitar
jam 10.15 wita perwakilan para massa sekitar enam orang tiba di kantor Polda Kalsel tepatnya di ruang Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)  yang di terima langsung
oleh Kasubdit Sosbud Dit Intelkam Polda Kalsel AKBP Katamsi, Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP FX.Winardi Prabowo. S.I.K, Kasubdit 2 Ditreskrimsus AKBP Doni, dan Ka SPKT Polda Kalsel Kompol Fahmi,
dalam aksinya massa menyampaikan aspirasinya yang diantaranya Kami mempercayakan penegakan hukum ke aparat Polri, Apa yang kami sampaikan adalah fakta dan tidak bermaksud menjatuhkan
pejabat di Kalsel, Adanya dugaan pemalsuan Ijazah oleh Bupati Kotabaru dan kami minta
penjelasan perkembangan kasus, Meminta dilakukan penyelesaian kasus hukum dugaan pemalsuan data
otentik Akta Yayasan Korpri Banjar yang digunakan untuk Badan Hukum
Yayasan Akbid Martapura, dan Meminta tindak lanjut permasalahan jalan Lingkar Walangsi – Kapar dengan
Pemkab HST (Hulu Sungai Tengah).
 
Dari berbagai penyampain massa pihak Polda menanggapi yang dimulai dari Kasubdit 3 Ditreskrimsus AKBP FX Winardi  “untuk mempersilakan massa dari perwakilan agar melaporkan berbagai dugaan korupsi ke Polda Kalsel, terkait Untuk permasalahan
jalan di walangsi – kapar setelah kita pelajari bahwa jalan tersebut
sudah dikerjakan beberapa kali dari tahun 2011 – 2014 dan kami akan
transparan dalam proses hukum serta kami akan mencari jalan keluar terkait
masalah sopir truk dan warga di HST, selanjutnya tanggapan dari Kasubdit 2
Ditreskrimsus AKBP Doni terkait Untuk penanganan masalah dugaan ijazah palsu
kami sudah 2 kali mengirim SP2HP ke Pelapor dan kami sudah memeriksa 14
saksi terkait kasus tersebut. Kasus ini kami pastikan masih berjalan dan
kami memohon waktu untuk proses hukum kasus tersebut, mendengar dari tanggapan pihak Polda Kalsel para perwakilan menyorakkan kata ” Kami bangga akan kinerja pihak Kepolisian khususnya di Polda Kalsel, kami sangat mengapresiasi bapak Kapolda Kalsel beserta jajarannya untuk menanggapi laporan – laporan dugaan korupsi yang ada di Provensi Kalsel”.
 
Setelah menyampaikan berbagai aspirasi di Polda Kalsel para massa melanjutkan aksinya ke kantor Kejati  Kalsel sekitar jam 10.45
massa tiba dan diterima langsung oleh Kasi Penkum Kejati Kalsel bapak
Makhpujat dan Satgas Pidsus Kejati Kalsel bapak M.Irwan. 
 

Selanjutnya
massa langsung berorasi dengan menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan mempertanyakan Hasil kemajuan proses hukum adanya dugaan penggunaan
ijazah palsu oleh Bupati Kotabaru, Adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam rekrutmen Aparat Desa dan
Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang pelaksanaannya mendahului APBN dan APBD Pemkab
HST TA.2017, Meminta tidak lanjut dugaan korupsi jalan Lingkar Walangsi – Kapar
dengan Pemkab HST (Hulu Sungai Tengah), Meminta diusutnya dugaan korupsi Kasus perjalanan fiktif anggota DPRD
Prov. Kalsel, Meminta dilanjutkannya proses hukum dugaan korupsi dana Bansos oleh
anggota DPRD Prov. Kalsel, Meminta dilakukan penyelesaian kasus hukum dugaan pemalsuan data
otentik Akta Yayasan Korpri Banjar yang digunakan untuk Badan Hukum
Yayasan Akbid Martapura, dan kami akan terus mengawal proses hukum berbagai kasus yang ditangani
oleh penegak hukum.
 
Adapun tanggapan dari berbagai aspirasi yang di lakukan oleh Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi (LPPPK) Prov. Kalsel pihak Kejati Kalsel melalui Kasi Penkum Kejati Kalsel bapak Makhpujat “sampai saat ini beberapa dugaan korupsi yang disampaikan massa masih
berjalan. Untuk kasus hukum dugaan pemalsuan data otentik Akta Yayasan
Korpri Banjar yang digunakan untuk Badan Hukum Yayasan Akbid Martapura
kami menunggu penyerahan berkas laporan dari massa”. 
 
Setelah mendengarkan
dari beberapa tanggapan massa Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi (LPPPK) Prov. Kalsel membubarkan diri
dengan tertib dan kembali ke titik kumpul yang berada di
halaman eks Kantor PU Prov. Kalsel jalan D.I. Panjaitan Banjarmasin, berkata
Kapolsek Banjarmasin Tengah Kompol Wahyu Hidayat., S.I.K. 
 
Kabag
Ops Polresta Banjarmasin Kompol Eko Tjahyo Untoro., S.H., S.I.K melalui
Kapolsek Banjarmasin Tengah menambahkan selama kegiatan aksi unjuk rasa dari DPD Pemuda Islam
Prov Kalsel berjalan dengan kondusif dan massa setelah tiba di titik kumpul
membubarkan diri secara tertib.
 

penulis : rial
editor  : wawan
publish : wawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *